I. PENDAHULUAN
Pembangunan peradaban suatu bangsa yang mampu menguatkan identitas pribadi dan menjawab tantangan global di masa depan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pembangunan peradaban memerlukan kerja keras dan kerja sama semua pihak karena tantangan di masa depan menuntut Indonesia untuk bersaing dengan identitas negaranya dan bertekad untuk memenangkannya.
Membangun peradaban suatu bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan kharakter dan watak berdasarkan potensi dan ciri khas bangsa tersebut. Ciri khas dan potensi bangsa Indonesia sebagai negara dengan 2/3 wilayahnnya terdiri dari lautan merupakan kekayaan bangsa yang bisa digali dan diberdayakan untuk kelangsungan bangsa di masa depan.
Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan 2/3 lautan membuatnya layak disebut sebagai negara maritim. Indonesia juga merupakan negara dengan panjang garis pantai keempat terbesar sedunia yaitu 95.181 km yang memberikan nilai pesona indah untuk kegiatan pariwisata dan olahraga bahari. Selain itu, letaknya yang ditengah-tengah khatulistiwa memungkinkan segala jenis ikan dan biota laut hidup serta berkembang biak dengan cepat. Sedangkan luas terumbu karang Indonesia adalah 12,95 % luas terumbu karang dunia dan merupakan tumpuan organisme laut untuk bertahan hidup (Anonim, 2007). Keindahan dan keragaman sumber daya laut Indonesia sebagai negara maritim merupakan potensi yang perlu dikembangkan untuk kemajuan peradaban bangsa.
Secara geografis Indonesia berada diantara benua Asia dan Australia dan diantara samudera Hindia dan Pasifik sehingga merupakan negara stategis yang dilalui oleh 95% jalur pelayaran Asia Pasifik. Hal ini merupakan kondisi yang strategis untuk pengembangan sektor perekomian Indonesia sehingga akan berdampak majunya tingkat ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melakukan pemberdayaan potensi kebaharian dan menjadikannya prioritas strategis dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemberdayaan potensi kebaharian Indonesia harus dijadikan landasan dan paradigama utama dalam mempercepat pembangunan peradaban bangsa. Dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan potensi kebaharian ini diperlukan tindakan yang berorientasi jelas, dinamis, konstruktif, inovatif dengan wawasan jauh ke depan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai subjek penggali potensi bahari, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelautan, pengembangan penelitian dan teknologi berbasis kebaharian. Selain itu diperlukan kemudahan sistem permodalan bagi usaha kelautan, peningkatan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab langsung kebijakan pemerintah. dan tentunya peningkatan sistem pertahanan dan keamanan laut.
II. ISI
2.1. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai Subjek Penggali Potensi Bahari.
Manusia merupakan subjek yang terpenting dalam upaya pemberdayaan potensi bahari Indonesia. Upaya yang dilakukan hendaknya dapat membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, bermutu dan peduli terhadap potensi bahari Indonesia sehingga dapat membangun peradaban bangsa. Karena hal terberat yang harus dilalui bangsa ini untuk pemberdayaan potensi baharinya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan bermoral dalam mengembangkan potensi laut kita sebagai aset dan modal dalam membangun bangsa menjadi sebuah bangsa yang berperadapan serta mampu bersaing di dunia Internasional.
Kencenderungan sikap dan pemahaman yang masih berkembang di masyarakat Indonesia adalah melihat daratan sebagai satu satunya sumber kehidupan. Hal ini bisa terlihat dari jumlah usaha yang bergerak di bidang kelautan masih rendah dibanding usaha lainnya dan jumlah petani yang lebih besar dari nelayan, bahkan bisa dilihat dari jumlah armada laut dan perwira laut yang jumlahnya lebih kecil dibanding darat. Struktur mental dan pengetahuan seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi rakyat dalam upaya memberdayakan potensi laut yang sangat besar di Indonesia.
Kondisi sumber daya manusia di daerah pesisir sebagai komunitas masyarakat yang berlokasi terdekat dengan lautan juga tidak bisa dikatakan bermutu. Berdasarkan data COREMAP Desember 2001 menunjukkan bahwa dari 4 daerah pesisir yang menjadi daerah binaan, masih terdapat penduduk yang tidak bersekolah bahkan salah satu daerah mencapai angka 12%. Rata rata tingkat pendidikan tertinggi penduduknya adalah sekolah menengah atas dan hanya berjumlah 21%. Sedangkan penduduk yang berpendidikan akademi atau universitas masih sangat sedikit dan bahkan ada desa yang tidak mempunyai penduduk dengan tingkat pendidikan ini (Anonim, 2003).
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya daya serap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sering menjadi kendala bagi peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Seharusnya, untuk mengelola sumberdaya laut yang kaya dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya, karena pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut membutuhkan penerapan teknologi, mulai dari teknologi yang sederhana sampai teknologi yang canggih.
Untuk mengatasi persoalan peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan upaya peningkatan pendidikan berbasis kebaharian. Hal ini bisa dilakukan dengan pengenalan laut secara lebih mendalam di sekolah sekolah dasar. Diberikannya pengenalan, pemahaman, kesadaran, dan kecintaan anak didik sejak dini terhadap laut dapat meningkatkan semangat jiwa bahari demi terwujudnya generasi muda potensial di bidang kelautan yang nyata dan andal secara praktis.
Pemberian muatan lokal bidang kelautan, pada sekolah-sekolah menengah, terutama di daerah pesisir akan mampu mengasah potensi kecerdasan dan ketrampilan manusia-manusia Indonesia. Dibukanya lebih banyak pendidikan tinggi berbasis kelautan akan memperkuat sumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan program pelatihan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan diterapkannya pendidikan serta ketrampilan yang ada diharapkan kedepannya mereka mampu mengelola kekayaan alam laut Indonesia secara handal, efektif dan bermoral, sebagai implikasi dan tuntutan era milenium baru yang terbentang luas di depan.
Pemerataan pendidikan yang berkualitas disemua daerah di Indonesia termasuk daerah daerah pesisir akan membantu terbentuknya sumber daya manusia handal pembangun peradaban bangsa ini. Sekolah sekolah di daerah pesisir seharusnya mendapatkan fasilitas standar untuk menunjang berjalannya kegiatan belajar mengajar. Memberikan fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan melalui proses pengajaran serta peran optimal pengajar di semua jenjang pendidikan yang ada dapat mendorong pemberdayaan sektor kelautan yang menjadi landasan pembangunan peradaban bangsa.
Peningkatan pembinaan tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya perlu ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga kedepannya pelaksanaan proses pendidikan di semua jenjang harus dapat mengembangkan kemauan belajar, meningkatkan kreativitas dan inovasi baru, memperdalam dan memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskan kebaharian.
2.2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kelautan
Dalam upaya pemberdayaan potensi kelautan Indonesia, pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelautan sangat diperlukan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kelautan. Minimnya sarana dan prasarana kelautan akan berakibat rendahnya kegiatan eksplorasi laut maupun penelitian kelautan.
Pembangunan sarana dan prasarana di bidang perikanan yang sangat dibutuhkan misalnya pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan. Pelabuhan perikanan dan juga tempat pendaratan ikan merupakan pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi perikanan, pengembangan agribisnis dan agroindustri perikanan. Pusat pelayanan tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil budidayaan, tempat pelayanan kegiatan operasi kapal-kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi perikanan, tempat pengembangan usaha industi perikanan dan pelayan eksport, tempat pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan pengumpulan data. Mengingat fungsi pelabuhan perikanan sangat luas dan memiliki kekhususan, maka keberadaan pelabuhan perikanan harus merupakan wilayah kerja tersendiri dan tidak dapat disatukan dengan pelabuhan umum (Pujiyati, 2001).
Dengan dibangunnya sarana dan prasarana penunjang kelautan yang representatif dan merata disemua wilayah Indonesia berdampak pada peningkatan pemberdayaan potensi bahari. Namun yang perlu diingat adalah pembangunan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan secara transparan, sesuai prosedur yang ada dan berbasiskan kebutuhan.
2.3 Pengembangan Penelitian dan Teknologi Berbasis Kebaharian
Pemberdayaan potensi kebaharian Indonesia untuk membangun peradaban bangsa perlu dipacu melalui berbagai pengembangan penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran pengembangan ilmu pengetahun dan teknologi sangat diperlukan karena wilayah laut Indonesia serta kekayaan laut didalamnya sangat besar, sehingga teknologi tradisional tidaklah cukup untuk mendukung pemberdayaannya.
Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan Indonesia di setiap jenjang sekolah dan pengkajian dalam litbang kelautan di perguruan tinggi akan mampu mendorong pengusahaan sumber daya alam laut Indonesia ditangan putra-putri bangsa. Dengan peralatan yang lebih modern, baik dalam hal armada penangkapan ikan, teknologi pemantauan, teknologi eksplorasi, teknologi pengolahan, teknologi pemetaan laut, serta teknologi pasca panen, kekayaan alam laut Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia dan tidak dicuri bangsa lain.
Pengembangan ini dapat dilakukan secara bersama-sama antara instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan secara menyeluruh. Kerjasama semua pihak ini akan mampu mendorong pemberdayaan potensi bahari Indonesia sebagai landasan peradaban bangsa dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2.4. Kemudahan Modal Usaha di Bidang Kelautan
Untuk meningkatkan berbagai kegiatan kelautan dan mendorong regulasi perekonomian kelautan, maka diperlukan suatu sistem permodalan yang memberikan kemudahan modal bagi nelayan. Kemudahan modal perlu secepatnya terlaksana karena fenomena yang terjadi sekarang adalah banyaknya nelayan kecil yang meminjam modal pada tengkulak, karena dianggap prosesnya lebih mudah. Tentunya praktek pinjam meminjam modal yang serupa sistem ijon dalam pertanian dan disebut Langgan ini memberikan bunga besar yang akan semakin menjerat masa depan nelayan.
Peningkatan kemampuan terutama nelayan dalam penyediaan permodalan dalam usaha penangkapan ikan, memerlukan keterlibatan sektor keuangan di negara ini, seperti bank, koperasi dan lembaga lembaga peminjam modal lain dengan persyaratan dan bunga yang lunak. Selain itu, perlu dilakukan kerjasama secara adil antara nelayan kecil dan pengusaha besar untuk mendorong keterpaduan dan kesinambungan kegiatan pemberdayaan potensi laut Indonesia.
2.5. Peningkatan Fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan
Kunci keberhasilan dalam suatu pembangunan adalah komitmen dan dukungan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan di negara ini. Komitmen pemerintah untuk mendukung pemberdayaan potensi kelautan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang berimbang untuk kesejahteraan masyarakat.
Secara kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan pelaku kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan bertanggung jawab pada sektor ini. Peningkatan fungsi departemen ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan seluruh jajarannya, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Kemampuan lembaga ini untuk menunjang pemberdayaan potensi bahari Indonesia juga ditunjukkan melalui kerjasama dengan lembaga- lembaga lain yang berkaitan, baik lembaga formal maupun informal. Karena untuk mengembangkan sektor kelautan diperlukan kerjasama dan peran aktif seluruh lembaga yang berkaitan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.
2.6 Penguatan Sistem Keamanan dan Pertahanan Laut
Kondisi geografis Indonesia dengan 2/3 lautan memberikan potensi besar untuk kemajuan bangsa sekaligus mengundang ketertarikan masyarakat asing dan negara lain untuk memanfaatkannya. Negara Indonesia yang mempunyai banyak pulau rawan penyelundupan, pencurian sumber daya alam dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan bertambah banyak jumlah nelayan asing yang berlayar di perairan Indonesia secara illegal. Berdasarkan perkiraan dari kasus nelayan asing yang ditangkap dan hasil deteksi dari data citra Satelit diperkirakan lebih dari 20 trilyun/tahun kerugian Indonesia terjadi akibat illegal fishing ini (Tarmansyah, 2008). Dirjen Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa jumlah kapal-kapal asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 7.000 buah.
Besarnya jumlah pelanggaran di kawasan laut Indonesia terjadi tidak hanya dikarenakan sumber daya alam Indonesia yang sangat menarik bagi bangsa lain, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya pemberdayaan dan pengamanan sumber daya alam laut Indonesia. Hal ini terlihat dengan rendahnya kualitas dan kuantitas kekuatan TNI AL sebagai tulang punggung keamanan maritim di Indonesia. TNI AL hanya memiliki jumlah perwira kurang dari 25% jumlah perwira angkatan darat, sedangkan wilayah pengawasan yang harus dilakukan adalah 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya sumber daya manusia yang masih sedikit, peralatannya pun sudah tidak layak digunakan karena sudah berumur rata-rata 40 tahun (Tarmansyah, 2008).
Pentingnya peningkatan keamanan laut dengan armada laut dan perwira lautnya yang handal telah terbukti dalam sejarah mampu membawa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi kerajaan yang besar. Kekuatan ini mampu mendorong sektor perekonomian melalui perdagangan dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi warganya. Kejayaan dimasa lalu ini seharusnya bisa menyadarkan bangsa ini bahwa sektor kelautan merupakan sektor yang penting untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan keamanan laut dengan armada laut dan perwira laut yang handal sebagai salah satu cara penting untuk memberdayakan potensi bahari Indonesia.
Keberadaan armada laut, baik armada niaga maupun armada perang diperlukan tidak hanya sebagai pertahanan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia yang lahir sebagai negara merdeka sejak 1945, namun keberadaan armada ini penting untuk melindungi sumber daya alam kelautan. Untuk perlindungan sumber daya alam laut juga diperlukan kinerja yang kuat dan kerja sama antar departemen dan institusi yang terkait sehingga nantinya akan dapat membawa Indonesia menuju bangsa yang berperadaban besar.
III. PENUTUP
Berbagai potensi kebaharian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan landasan utama dalam membangun peradaban bangsa. Kekayaan alam ini seharusnya membuat kita sadar untuk mulai bergerak mendayagunakan potensi laut dalam segala aspek kehidupan. Dengan terbedayanya berbagai potensi alam laut di negara ini maka dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, berkualitas, cerdas, dan mampu bersaing dalam percaturan Internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2003. Nasib Pendidikan Anak di Wilayah Pesisir. http://www.coremap.or.id. [ 4 Mei 2008 ].
Anonim, 2007. Laut Nusantara: Sebuah Kolam Megabiodiversity untuk Misi Penyelamatan Bumi. http://www.dkp.go.id. [ 4 Mei 2008 ].
Pujiyati, S. 2001. Pembangunan Perikanan Laut di Indonesia. Makalah falsafah sains. Institut Pertanian Bogor.
Tarmanyah, U. 2008. Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan Wilayah
Negara di Laut dalam Rangka Menghadapi Kejahatan
dan Pelanggaran Wilayah Perairan Nusantara. Buletin Litbang Pertahanan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar